Lampung Timur – Pihak SMP Negeri 3 Jabung melayangkan hak jawab terkait pemberitaan di Barakpost.com dan Tbinterpol.com yang menuding adanya dugaan pungutan liar (pungli) di sekolah tersebut. Melalui klarifikasi resmi, pihak sekolah menegaskan bahwa informasi yang dimuat pada 12 September 2025 itu tidak berdasar dan berpotensi merugikan nama baik sekolah.
Kepala SMPN 3 Jabung, Agus Setya Budi, S.Pd., M.M., menegaskan bahwa sekolah sama sekali tidak pernah melakukan praktik pungli sebagaimana dituduhkan dalam dua media tersebut. Menurutnya, kondisi yang sebenarnya adalah keterbatasan ruang belajar akibat tingginya minat masyarakat menyekolahkan anak di SMPN 3 Jabung.
“Apa yang ditulis di media itu terlalu menyudutkan dan tak berdasar. Kami tak pernah menyampaikan larangan apapun, hanya menjelaskan keterbatasan kapasitas sekolah. Dari situlah muncul ide dari komite untuk membantu pengadaan ruang kelas baru,” tegas Agus.
Agus menjelaskan, gagasan penambahan ruang kelas baru sepenuhnya merupakan inisiatif Komite Sekolah bersama wali murid. Musyawarah dilakukan secara mandiri sebagai bentuk kepedulian dan gotong royong, bukan instruksi ataupun permintaan dari pihak sekolah.
Pihak sekolah juga meluruskan pemberitaan mengenai kewajiban pembelian seragam dan LKS. Menurut Agus, siswa hanya diberikan opsi melalui koperasi sekolah, tanpa ada unsur paksaan.
Sementara itu, terkait tuduhan adanya infaq wajib, penanggung jawab program, Dra. Rohimah, menegaskan hal itu tidak benar.
“Program Jum’at Beramal adalah program penanaman jiwa sosial bagi siswa. Sifatnya sukarela tanpa paksaan, dan hasilnya digunakan untuk kegiatan kemanusiaan serta sosial masyarakat,” ujarnya.
SMPN 3 Jabung menilai pemberitaan di Barakpost.com dan Tbinterpol.com tersebut telah menimbulkan kesalahpahaman publik. Oleh karena itu, pihak sekolah berharap agar ke depan media massa lebih mengedepankan prinsip cover both side dengan mengonfirmasi langsung ke pihak terkait sebelum mempublikasikan berita.
“Kami menghormati kebebasan pers, namun kami berharap agar setiap informasi yang disampaikan ke publik lebih berimbang, akurat, dan tidak menyesatkan,” tutup Agus.
Oleh : Tim HUMAS